Mataram ( Berita ) : Penduduk Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan yang terpadat di Indonesia dengan kepadatan mencapai 616 jiwa perkilometer persegi, sementara daerah lain hanya sekitar 300 jiwa/km2.
“Sementara sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, pemilikan tanah hanya 0,26 hektare perkepala keluarga,” kata Sekda NTB, Drs. H. Abdul Malik pada Penyusunan Naskah Kerjasama Antara Daerah Pengirim dan Penerima Calon Transmigrasi di Mataram, Selasa [27/05] .
Sedikitnya pemilikan lahan pertanian bagi masyarakat NTB, menjadi pemicu timbulnya masalah sosial ekonomi penduduk yang perlu penanganan pemerintah daerah.
Untuk mengatasi kepemilikan tanah yang sedikit dan mengurangi kepadatan penduduk, maka NTB melaksanakan program transmigrasi dari tahun ketahun.
Dalam pengiriman warga trans, bagi NTB bukanlah merupakan hal yang baru tetapi telah cukup berpengalaman, karena telah dilakukan sejak tahun 1974.
Dikatakan, pemukiman sebanyak 175 Kepala Keluarga (KK) penduduk NTB untuk tahun 2008 ke berbagai propinsi di Indonesia kini masih menunggu kesiapan lokasi. “Kita tidak akan mengirim atau memberangkatkan calon transmigran kemana saja sebelum daerah penerima mempersiapkan lokasi pemukiman,” katanya.
Para calon transmigran tersebut akan ditempatkan diberbagai daerah antara lain Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, tahun lalu lokasi pemukiman tersebar di Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku dan Kalimantan Tengah.
Dikatakan, program penempatan transmigran tahun 2008 sedang dalam proses penyiapan lahan dan telah dilakukan penandatanganan dengan sejumlah propinsi calon penerima transmigran,” katanya.
Kepala Dinas Transmigrasi NTB, Drs. L. D. Burhanuddin mengatakan, sejak dimulainya program transmigrasi tahun 1974 hingga kini jumlah penduduk NTB yang telah ditransmigrasikan mencapai 83.000 KK sebagian besar ke Pulau Kalimantan mencapai 5.000 KK dan Sulawesi. “Para transmigran tersebut cukup banyak yang telah berhasil, selain menjadi petani banyak yang menjadi pengusaha bahkan menjadi anggota dewan,” katanya.
Dia mengakui, memang ada yang tidak berhasil dan kembali lagi ke NTB namun jumlahnya relatif sedikit yakni sekitar 11 – 12 persen.
